Telah Berlangsung, Audiensi Mengenai Implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di UI!

Updated: Jul 1

Oleh Aurelia Aeron dan Thoriq Classica


Hari ini, Senin, 20 Juni 2022, telah diadakan Audiensi Aliansi Universitas Indonesia (UI) Anti-Kekerasan Seksual mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud-Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud-Ristek PPKS) di UI. Audiensi ini terbuka bagi seluruh Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) UI dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Kemahasiswaan UI, yakni Dr. Badrul Munir, S.T, M.eng.Sc dan perwakilan dari Biro Legislasi dan Layanan Hukum (BLLH) UI, yakni Puti. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh 15 peserta secara luring di Ruangan Prof. Boedi Harsono FH UI dan 27 peserta melalui Zoom Meeting.

“Kekerasan seksual adalah masalah yang serius dan perlu diperangi bersama,” ucap Adam Putra Firdaus selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UI 2022 dalam sesi pemaparan hasil Kajian Rekomendasi Implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di UI oleh BEM FH UI. Kekerasan Seksual (KS) merupakan suatu fenomena gunung es, dalam artian angka kasus yang muncul ke permukaan—yang dilaporkan—masih jauh dari jumlah nyata yang terjadi. Hal tersebut seringkali diperburuk dengan mekanisme yang tidak diatur dengan komprehensif sehingga membuat proses pelaporan menjadi sulit, bahkan memungkinkan korban kekerasan seksual kembali menjadi korban untuk kedua kalinya dalam proses penanganan. Saat ini, terdapat tiga mekanisme umum untuk penyelesaian KS di lingkup UI, yaitu Peraturan Rektor UI No. 14 Tahun 2019 (P2T2), TAP MWA UI No. 8 Tahun 2004 (P3T2), dan Peraturan Rektor UI No. 28 Tahun 2018 (SIPDUGA). Namun, menurut hasil kajian BEM FH UI, ketiga mekanisme tersebut dianggap masih belum memadai. Beranjak dari itu, diperlukan sistem penanganan kekerasan seksual yang sesuai dan maksimal.

Dalam audiensi kali ini, terdapat lima rekomendasi yang diberikan oleh pihak Aliansi UI Anti-Kekerasan Seksual guna memenuhi kewajiban implementasi Permendikbud-Ristek PPKS. Rekomendasi pertama adalah untuk merumuskan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UI, termasuk pengakomodasian poin-poin dalam Peraturan Rektor UI tentang PPKS. Kedua, pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dan Satuan Tugas (Satgas) dan mekanismenya dengan memperhatikan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perwakilan perempuan dan mahasiswa. Ketiga, UI diminta untuk membentuk layanan pelaporan kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Permendikbud-Ristek PPKS. Keempat, diperlukan adanya penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui pengenalan kehidupan kampus. Kelima, UI diwajibkan untuk memberikan pelayanan pemulihan korban dengan memperhatikan rekomendasi dari Satgas.

Menurut Dr. Badrul Munir, untuk saat ini, yang menjadi hambatan dalam penanganan isu kekerasan seksual bukan hanya dalam hal pelayanan, tetapi juga kesulitan dalam penyampaian secara terbuka, termasuk dalam melaporkan kasus yang terjadi dengan adanya hambatan dari segi personal, sistem, ataupun masyarakat.

Sebelum keluarnya Permendikbud-Ristek PPKS, Dewan Guru Besar UI telah menunjukan itikadnya dalam melawan kekerasan seksual di tingkat kampus dengan membuat rumusan peraturan rektor mengenai kekerasan seksual. Namun, dengan keluarnya peraturan dari Kemendikbud tersebut, muatan dari rumusan peraturan rektor mengenai kekerasan seksual yang telah dirancang mengandung banyak hal yang tidak selaras dengan Permendikbud-Ristek PPKS, maka rancangan peraturan rektor tidak dapat dilanjutkan. Jika perumusan peraturan rektor tetap dilanjutkan, maka akan terdapat poin-poin berbeda dengan Permendikbud-Ristek PPKS sehingga implementasinya tidak aplikatif.

Pihak UI menyampaikan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membentuk Pansel dan Satgas penanganan kekerasan seksual. Saat ini, sudah terdapat 11 nama yang mengikuti pelatihan dari Kemendikbud. Di antara 11 nama tersebut, terdapat tiga dosen, tiga tenaga pendidik, dan lima mahasiswa yang mengikuti pelatihan dan seleksi secara online yang akan selesai pada tanggal 27 Juli 2022 nanti. Pembentukan Pansel dan Satgas akan mengedepankan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk perwakilan dari anggota BEM. Usai pelatihan, rekrutmen dan pelatihan bagi anggota Satgas akan dibuka, yang akan dilakukan selama dua bulan ke depan, yaitu dari bulan Juli sampai Agustus.

Dalam penanganan KS, pihak UI menyampaikan bahwa pencegahan akan dilakukan melalui penggunaan media sosial untuk meningkatkan kewaspadaan akan KS, pencarian informasi mengenai potensi terjadinya KS dalam kegiatan kemahasiswaan, termasuk pembatasan lingkup-lingkup yang dapat ditangani Satgas, modifikasi Surat Izin Kegiatan (SIK) dengan ditambahkannya poin larangan penggunaan narkoba dan menghindarkan terjadinya KS, dan implementasi materi pencegahan KS dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Tidak hanya pencegahan, UI juga telah melibatkan partisipasi Klinik Satelit sebagai kanal pelaporan kasus KS.

Setelah pemaparan dari pihak UI, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi tersebut dibuka dengan pertanyaan terkait eksistensi dari peraturan rektor terkait penanganan KS. Puti merespon pertanyaan tersebut, “Akan ada peraturan dari rektor dan akan menjadi lebih spesifik dari apa yang kita harapkan. Seperti mekanisme sanksi, pusat pelayanan terpadu, adanya portal, serta hal-hal yang ada dalam impian Permendikbud-Ristek baik penanganan, pencegahan, dan pendampingan, akan ada di peraturan rektor.” Ujar Puti. Selain itu, Badrul juga menambahkan bahwa akan mengimplementasikan prinsip Permendikbud-Ristek PPKS dan berkomitmen untuk melaksanakan implementasinya. Ada tahapan dalam pembentukan Satgas, yaitu penentuan Pansel, serta pengajuan ke Kemendikbud-Ristek, dan rekrutmen terbuka untuk Satgas sekitar dua bulan.

Selanjutnya, kami juga mewawancarai Adam Putra Firdaus (FH UI 2019) selaku Ketua BEM FH UI terkait sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) FH UI nanti. “Sudah berkoordinasi dengan Fauzan selaku Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FH UI. Materi tentang kekerasan seksual bakal masuk ke dalam tugas dan acara lainnya. Intinya, akan ada materi tentang pencegahan kekerasan seksual ini. Selain itu, untuk tugas PMB sendiri, diluar kewenangan saya dan ini kewenangan BPM dalam penyelenggara PMB, tetapi saya sudah berkomunikasi juga ke panitia PMB melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk tugas PMB tentang penanganan kekerasan seksual bahwa akan sama seperti tahun sebelumnya, yaitu melakukan riset dan membuat essay tentang penanganan kekerasan seksual itu sendiri.” Ujar Adam.

Diharapkan bahwa dengan adanya kontribusi dari semua pihak, maka akan menguatkan kolaborasi dalam menghadapi isu-isu KS kedepannya. “Semangat kita sama, bukan untuk berkonfrontasi satu sama lain karena isu KS harus diakui kompleks,” ucap Dr. Badrul Munir selaku perwakilan dari Dirmawa UI.

Audiensi Aliansi UI Anti-Kekerasan Seksual Mengenai Implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di UI ini menjadi langkah konkrit bagi perbaikan penanganan tindakan kekerasan seksual di lingkungan UI. Meskipun sudah ada usaha perubahan dalam penanganan, tetap diperlukan kesadaran dan pemahaman dari diri kita mengenai pentingnya isu kekerasan seksual.

49 views0 comments

Recent Posts

See All